Elhan Zakaria, exs Caleg DPR-RI Millenial 2019 Partai Berkarya dari dapil Jabar X Bapakumis (Banjar Kuningan Pangandaran Ciamis),

Elhan Zakaria, exs Caleg DPR-RI Millenial 2019 Partai Berkarya dari dapil Jabar X Bapakumis (Banjar Kuningan Pangandaran Ciamis),

Elhan Zakaria, exs Caleg DPR-RI Millenial 2019 Partai Berkarya dari dapil Jabar X Bapakumis (Banjar Kuningan Pangandaran Ciamis), resmi  memiliki tiket untuk ikuti tahapan vermin dan faktual ba-calon DPD RI untuk Jawa Barat periode 2024-2029. Hal ini terkonfirmasi ketika Elhan Zakaria menerima tanda terimA penyerahan dukungan pada tanggal 29 Desember 2022 Di KPU Provinsi Jawa Barat yang diserahkan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok.

Selain politisi muda, Mulyadi Elhan Zakaria atau yang lebih akrab disapa Elhan Zakaria adalah Influencer, yang juga pemilik media online pemimpinmasadepan.id. Dalam karir politik yang cemerlang sebagai politisi muda, Elhan Zakaria sukses membangun jaringan ekosistem Ekonomi Kerakyatan Berazaskan Pancasilaism, mengedepankan konsep Public Private Partership for People atau konsep ekonomi P4, dimana People yang dimaksud adalah Petani langsung, Nelayan Langsung, Peternak Langsung, Pengusaha Langsung, dan pelaku usaha rakyat lainnya.

Sempat ditanya kenapa mencalonkan senator dari Jawa Barat, Elhan Zakaria mengatakan melalui selular "beberapa tahun terakhir saya berkeliling nusantara, disana saya menerapkan konsep Public Private Partership for People, dan berhasil. Salahsatu jurus jitu nya adalah saya lakukan Fundrising melalui metode Crowde Funding, untuk pembiayaan lahan pertanian, dan saya ingin menerapkan konsep ini di Jawa Barat", ujarnya. Elhan menambahkan "tidak harus jadi senator juga sih untuk membangun Jawa Barat, namun saya lihat ada yang kurang dan harus dibenahi, salahsatunya menurut saya maaf jika salah "petani, peternak, pengusaha lainnya masih kurang edukasi terkait perlunya tertib administrasi, juga selain itu banyak program kementerian yang informasi nya tidak sampai kepada masyarakat dan saya pastikan jika saya menjadi DPD nanti, itu akan saya utamakan melalui portal online, perkuat jaringan  IT, digitalisasi, penerapan NIB (nomor Induk Berusaha) perorangan untuk kelompok usaha tani, ikan, ternak dan lain halnya", pungkasnya.

Diakhir pembicaraan Elhan Zakaria sempat mengatakan, "saya mengucapkan terimakasih kepada KPU Provinsi Jawa Barat, pendukung saya di Jawa Barat, dan Tim Suport saya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, atas usaha dan perjuangannya untuk saya hingga saya mendapatkan tiket ba-caleg DPD RI untuk Jawa Barat ini, dan mohon dukungan dan support terus agar saya mampu melalui tahapan tahapan verifikasi yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, hingga saya ditetapkan menjadi Calon DPD untuk Jawa Barat Tahun 2024-2029", pungkasnya seraya menutup pembicaraan. (Red)

Ketua Umum KPK Jabar, Piar Pratama. SH. Pihaknya (KPK Jabar) secara resmi mendapatkan surat jawaban terkait permohonan yang ditujukan kepada Kemenpolhukam RI guna dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Bandung.

Bandung – Menurut pengakuan Ketua Umum KPK Jabar, Piar Pratama. SH. Pihaknya (KPK Jabar) secara resmi mendapatkan surat jawaban terkait permohonan yang ditujukan kepada Kemenpolhukam RI guna dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Bandung.

“Kami telah mendapatkan surat yang isinya saran dan pendapat dari Kemenpolhukam agar segera menyampaikan bukti dan dokumen pendukung kepada penegak hukum.” Kata Piar dalamm keterangan tertulisnya.

Menurut Piar dirinya semakin mantap dan semangat dalam berjuang menegakkan hukum apa lagi dalam membongkar kasus dugaan Korupsi.

Selanjutnya piar menambahkan pihaknya sudah melayangkan surat resmi juga keseluruh unsur penegak hukum baik KPK, Kejaksaan dan Kepolisian juga.

“Bahkan semua dilayangkan ketingkat pusat seperti kejaksaan,” tegas Piar dirinya mengaku menyampaikan lansung ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dari komite pencegahan Korupsi Jawa Barat akan selalu tetap berada digaris depan dalam upaya pencegahan Korupsi di Jawa Barat, sabung Piar. Dirinya dengan Organisasinya akan selalu berjuang untuk NKRI ini.

“Dan sekaligus disini adalah ajang pembuktian untuk nyali penegak hukum untuk meringkus oknum-okum maling uang rakyat,” tegasnya lagi.

Piar menekankan, Tidak ada istilah lembut untuk koruptor dan piar menambahkan pihaknya tidak akan takut dihadapkan dengan oknum pejabat yang menggunakan oknum-oknum sebagai Bekingan.

“Adanya surat dari Kemenpolhukam tersebut sungguh menyuntik semangat dan angin segar bahwa ternyata Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi dikabupaten Bandung mendapatkan atensi serius dari pemerintah Pusat,” ucap Piar.

Sempat Muncul Pernyataan MOSI TIDAK PERCAYA DARI DPRD PADA SEKDA Sahrul Gunawan Tegur Sekda

Sempat Muncul Pernyataan MOSI TIDAK PERCAYA DARI DPRD PADA SEKDA Sahrul Gunawan Tegur Sekda 

"Koordinasi di internal pemkab bandung harus di evaluasi"

Bandung, Wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan menanggapi soal adanya mosi tidak percaya dari Badan anggaran (Bangar) DPRD Kabupaten Bandung yang sempat mencuat kepernukaan kepada Cakra Amiyana selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang rumor beredar hingga muncul surat pernyataan dari Banggar.

"Ada keprihatinan saya sebagai wakil bupati dalam membantu pak bupati, agar sistem pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Kenapa sampai ada mosi tidak percaya?," kata Sahrul.

Menurutnya, ini merupakan suatu hal yang harus menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak.

Ia mengharapkan roda pemerintahan yang ada ini ke depannya bisa lebih baik lagi dan tidak terulang hal serupa. 

"Bagaimana pola kerja sama antara legislatif dan eksekutif berjalan dengan baik dan bisa dipertanggung jawabkan. Saya kan sudah menjadi bagian dari pelaksanaan Pemkab Bandung dan ini harus dipertanggung jawabkan ke masyarakat," pungkasnya. 

Sahrul yang juga sebagai ketua TPPS (tim penanganan penurunan stunting) hingga kini mengaku kesulitan melakukan berkoordinasi dalam hal penyelesaian stunting di wilayah Kabupaten Bandung.

Selama ini, dia kesulitan berkoordinasi  menyelesaikan masalah stunting dengan seluruh pengurus TPPS. Ia berharap saat rakor pada 6 Desember 2022 nanti semua bisa hadir, termasuk sekda dan ibu emma detty ketua TPKK sebagai wakil ketua TPPS.

"Untuk bisa berkoordinasi dan mendapat informasi saya ingin sekali. Tapi sulit, akhirnya dari sisi lain saya melakukan kegiatan lain diluar kedinasan bersama masyarakat, karena jujur bingung, saya ada di dalam tapi seperti di sisi luar," ungkap Sahrul,  Rabu (30/11/2022).

Ia mengaku, berharap bisa lebih baik koordinasi di internal pemkab bandung "Semoga ini bisa jadi bahan evaluasi. Dirinya mengaku sudah menegur pak sekda melalui telpon genggamnya namun hingga kini belum juga ada tanggapan, meski cukup sulit semoga bisa segera ada tanggapan dan bagaimana realisasinya. Demi kebaikan pemkab Bandung," ujarnya

Desa Sukawera Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka di Blokir Warga.

Desa Sukawera Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka di Blokir Warga. 

Senin 28/11/2002 Tepat pukul 09.12 WIB. Balai Desa Sukawera Kec. Ligung Kab. Majalengka di Blokir warga, aksi warga tersebut memblokir Kantor Desa sukawera kecamatan Ligung kabupaten majalengka tak lain ingin mempertanyakan masalah pencabutan bantuan dan penyaluran bantuan sosial dan banyak lagi warga yang mengeluh soal pajak yang sudah bayar dan sudah di anggap telah bayar oleh perangkap desa namun kenapa masih ada tagihan lain lagi. 

Aksi warga tersebut yang dengan jumlah peserta belum bisa simpulkan namun peserta aksi warga berdomisili di dusun Sukatani dan dusun Sukamukti,

Nama-nama peserta aksi warga sebagai berikut : 

1. Ono Taryono (koordinator)

2. H. Arta ... Dkk

Tuntutan kegiatan aksi warga tersebut yaitu : "Masyarakat meminta untuk transparan dalam pendataan  atau penerima bantuan yang di data oleh pemerintah Desa Sukawera"

Tuntutan Masa Aksi warga yang diwakili oleh saudara Ono Taryono (koordinator) menyampaikan :

1. Saya yang biasa mendapatkan BPNT sudah 4 bulan belum mendapatkan BPNT lagi dan di data penerima saya tidak menjadi KPM Penerima Bantuan. Saya hanya menanyakan kenapa saya tidak menerima bantuan lagi. Dan yang saya tahu bahwa pendataan bantuan semuanya di kelola oleh desa melalui aplikasi SIKS NG

2. Saya haya ingin tahu Kenapa yang mendapatkan BLT DD tidak transfaran  terlihat sembunyi sembunyi bahkan bapak nya kepala dusun yg masih satu KK malah dapat batuan diaturannya itu tidak boleh. Masih banyak masyarakat yg lebih membutuhkan. 

3. Kenapa perangkat desa semuanya tidak tahu dan terkesan menutup nutupi semua program bantuan.

4. Rencananya kami akan menutup desa sampai hari Senin atau sampai perangkat desa bisa menjelaskan semuanya Krn kami butuh kepastian. 

Selanjutnya para penerima bantuan BLT BBM, BPNT dn PKH yang rencananya akan mencairkan BLT dengan mitra Pos dibubarkan dan tidak boleh mencairkan di balai desa. 

KPM BLT BBM, BPNT dn PKH pun terpaksa mencairkan di kantor pos dengan tempat seadanya dan rela hujan hujanan di halaman Kator Pos demi mencairkan BLT tersebut. 

Dibalai desa tidak ada satu orangpun perangkat desa bahkan dari anggota kepolisian, pendamping PKH, kecamatan kebingungan harus menjelaskan apa. 

Laporan tersebut masih ditindak lanjuti.